DATA PERPAJAKAN & SP2DK ERA CORETAX · Mengapa data pihak ketiga (ILAP) kini otomatis memicu SP2DK Perusahaan Anda? · Bagaimana menguji kesiapan data pajak internal Perusahaan vs rekonsiliasi otomatis DJP? · Bagaimana strategi menghadapi siklus pengawasan & SP2DK di era Coretax? Perkembangan sistem perpajakan kini semakin terintegrasi dan berbasis teknologi. Kehadiran Coretax menjadi tonggak modernisasi administrasi perpajakan Indonesia …
STRATEGI DAN TEKNIK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2025 MELALUI CORETAX Implementasi sistem Coretax yang disertai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT PPh OP) mulai Tahun Pajak 2025. Bentuk format SPT PPh OP 2025 sangat berbeda dengan yang selama ini sudah digunakan sampai …
WORKSHOP PERPAJAKAN STRATEGI DAN TEKNIK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH BADAN 2025 MELALUI CORETAX Implementasi sistem Coretax yang disertai dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 mengakibatkan terjadinya perubahan fundamental pada SPT Tahunan PPh Badan mulai Tahun Pajak 2025. Bentuk format SPT Tahunan PPh Badan 2025 sangat berbeda dengan yang selama ini sudah digunakan sampai …
WORKSHOP STRATEGI DAN MANAJEMEN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Apakah anda atau Perusahaan anda sedang atau akan dilakukan pemeriksaan? PMK 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (mulai berlaku 14 Februari 2025) mempercepat penyelesaian pemeriksaan. Meningkatnya kegiatan pemeriksaan dan PMK 15 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan sengketa pajak bagi Wajib Pajak (WP)!Apakah anda sudah menerima surat ketetapan pajak yang …
WORKSHOP STRATEGI DAN MANAJEMEN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK Read More »
GUGATAN ATAS SKP DAN KEPUTUSAN KEBERATAN Apakah anda atau Perusahaan anda: · Sedang dilakukan Pemeriksaan? · Sudah menerima surat ketetapan pajak (SKP) atau Surat Keputusan Keberatan yang tidak anda setujui? Apabila ya, disarankan mengikuti workshop ini Tahukah anda bahwa SKP dan Surat Keputusan Keberatan dapat diajukan gugatan? Workshop ini memberikan pemahaman praktis penyelesaian SKP dan Surat Keputusan …
MANAJEMEN PPN SESUAI DENGAN PMK 81/2024, PMK 31/2024, PER-1/2025 DAN APLIKASINYA DALAM CORETAX Awal tahun 2025, Wajib Pajak (WP) yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) dihadapkan dengan beberapa perubahan ketentuan PPN dan penerapan Coretax, yang mulai berlaku 1 Januari 2025. Pertama, PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi …
[BATCH 2] Workshop Coretax, Era Baru Sistem Perpajakan Indonesia CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM, ERA BARU SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang mengembangkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS), yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform. Core Tax Administration System, yang saat …
[BATCH 2] Workshop Coretax, Era Baru Sistem Perpajakan Indonesia Read More »
Workshop Coretax, Era Baru Sistem Perpajakan Indonesia CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM, ERA BARU SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang mengembangkan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau Core Tax Administration System (CTAS), yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai layanan perpajakan ke dalam satu platform. Core Tax Administration System, yang saat ini lebih …
Workshop Coretax, Era Baru Sistem Perpajakan Indonesia Read More »
WORKSHOP PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN PMK NO 66 TAHUN 2023 Salah satu perubahan utama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah tentang perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Sebagai peraturan pelaksanaan UU HPP, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 …
[Batch 2] Grey Area Implementasi Pajak atas Natura/Kenikmatan PMK 66/2023 Read More »
WORKSHOP PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN PMK NO 66 TAHUN 2023 Salah satu perubahan utama dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) adalah tentang perlakuan perpajakan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan. Sebagai peraturan pelaksanaan UU HPP, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) …
WORKSHOP PERPAJAKAN ATAS NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN PMK NO 66 TAHUN 2023 Read More »
